PHK Karyawan PT Prima Beton, FPSR Temukan Kejanggalan

Demo karyawan PT Prima Beton yang kena PHK


POLIPRENEUR.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh PT Prima Beton terhadap sejumlah karyawannya berbuntut panjang. Karyawan yang 'dirumahkan' tidak terima dengan keputusan tersebut. Mereka menggelar demonstrasi di depan perusahaan karena pemecatan tersebut dinilai cacat hukum.

Demonstrasi dilakukan pada Kamis siang, 14 Februari 2019, di Jalan Raya Wringinanom KM 32.8, Dusun Panggang, Desa Lebani Suko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

Ketua LSM Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan, yang mendampingi karyawan Prima Beton yang dipecat, menemukan ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh PT Prima Beton perihal pemecatan karyawannya.

Tidak hanya dari sisi perundang-undang Ketenagakerjaan. PT Prima Beton diindikasikan memakai bantaran sungai milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gresik, yang digunakan sebagai lahan parkir sepeda motor karyawan PT Prima Beton.

"Yang lebih mengerikan lagi, ketika lahan hijau bantaran sungai yang dipakai untuk kepentingan pabrik, di urug memakai limbah slag besi sisa hasil produksinya," kata Aris.

"Sudah kita ingatkan berulang kali terkait limbah yang dibuang ngawur oleh PT Prima Beton. Dan kita baru tahu kalau lahan parkir pabrik baja ini di urug memakai limbah slag besi,apalagi jumlah yang dipakai untuk menguruk volumenya cukup besar," kata Aris Gunawan, Ketua LSM FPSR.

Lanjut Aris, selain diurug memakai slag besi, bangunan permanen lahan parkir yang dipakai pabrik memakai seperempat lebar sungai, sehingga kalau lebar sungai ini ditarik lurus dari barat sampai di depan pagar pabrik baja, kondisinya jadi menyempit.

"Mungkin ini penyebab banjir yang selama ini terjadi di depan pabrik keramik PT Platinum dan akses masuk menuju Dusun Panggang, yang tiap kali intensitas hujan tinggi di akses masuk menuju dusun selalu banjir setinggi lutut orang dewasa. Juga di jalan nasional di depan pabrik keramik Platinum selalu meluber ke seberang jalan karena drainase tak mampu memuat volume air hujan," tandas Aris.

Di singgung soal ijin lahan yang dipakai untuk lahan parkir karyawan pabrik, Aris mengatakan saat ini pihaknya masih menyelidikinya. Kalau pun lahan parkir ini berijin, pasti nominalnya besar.

"Masalahnya, yang pertama bentuk bangunanya permanen dan luasnya pun memakan seperempat lahan sungai. Yang kedua, tanah urug yang dipakai adalah limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) yang berdampak pada ekosisitem sungai," imbuhnya.

"Yang pasti, saya tidak setuju dengan adanya bangunan-bangunan liar yang berdiri di bantaran kali yang berada di depan pabrik. Warung saja yang notabenya bangunan semi permanen dan tidak mengganggu fasum (fasilitas umum) beberapa kali mau digusur dengan alasan tidak jelas. Lah, kok lahan parkir yang dipakai untuk kepentingan pabrik dan bangunannya berdiri di lahan hijau, dari dinas terkait tidak menyentuhnya sama sekali. Berapa upeti yang mengalir dari pengusaha kepada dinas terkait? Ini patut dipertanyakan," pungkas Aris sambil menduga. (*)

Penulis : Junaidi