Pengusaha dari KADIN ini Bicara Mudahnya Urus Perijinan Usaha Lewat OSS

Dr Ir Jamhadi, MBA, menjelaskan tentang OSS


POLIPRENEUR.com - Kemudahan pengurusan perijinan usaha menjadi dambaan setiap pengusaha. Tak terkecuali pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang Dan Industri (KADIN). Pengusaha di KADIN merasakan betul bagaimana proses perijinan itu sangat mudah, murah, dan cepat.

Salah satu pengusaha itu ialah Dr Ir Jamhadi, MBA sebagai CEO PT Tata Bumi Raya sekaligus Ketua KADIN Surabaya. Jamhadi dan pengusaha KADIN merasakan langsung reformasi pelayanan perizinan di era Pemerintahan sekarang ini.

"Negara kita sekarang punya sistem perizinan OSS (online single submission). Jadi, mengurus izin usaha cukup mudah dan cepat. Dan prosesnya bisa 3 jam," kata Jamhadi, selaku Tim Ahli KADIN Jawa Timur ini.

Pengalaman Jamhadi, saat coba mengurus perizinan konstruksi melalui OSS untuk beberapa proyeknya, mulai proses register, mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) hingga pelaksanaan cukup singkat sekali.

Melalui OSS itu, kata Jamhadi, pengusaha diberikan satu kepercayaan. Artinya, pengusaha dipersilakan investasi dengan mengikuti ketentuan yang ada.

Usai mendapatkan NIB, pengusaha itu lalu mendatangi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) kabupaten atau kota untuk melaporkan izin supaya bisa secepatnya pelaksanaan kerja.

Dijelaskan Jamhadi, nantinya, pihak BKPM Kabupaten atau Kota itu akan menerbitkan siteplan dan mendaftarkannya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Yang patut diapresiasi dari OSS, ujar Jamhadi, pengusaha tidak perlu lagi ke BPN untuk mengurus izin itu, melainkan BKPM setempat yang datang karena perijinan itu sudah terintegrasi dengan OSS.

"Sambil proses itu berjalan, pengusaha membuat komitmen disamping proses pengurusan perijinan lainnya seperti izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), dan lain-lain. Jadi, OSS ini dibuat untuk memberikan kepercayaan kepada pengusaha," kata Jamhadi.

Bagaimana jika pengusaha itu melanggar komitmen yang disepakatinya?

"Jika pengusaha itu membuat komitmen setelah dapat NIB, dan pengusahanya melanggar, maka bisa diberikan sanksi. Karena selama proses pembangunan ada satgas perizinan yang terbentuk di setiap kabupaten atau kota," urai Jamhadi menjelaskan.

Lebih rinci, Jamhadi menyebutkan perbedaan antara pengajuan izin baru melalui Online Single Submission (OSS) dengan proses perizinan lama.

Untuk pengajuan izin melalui OSS di Pemerintah pusat, perusahaan, baik itu PMA atau PMDN melampirkan akte pendirian (notaris), pencantuman bidang usaha. Lalu mendapatkan perizinan berusaha (pasword dan username OSS, nomor induk berusaha/NIB), izin usaha, izin komersial.

Selanjutnya proses dilakukan di Pemerintah daerah, yang meliputi pemenuhan komitmen, izin daerah (IMB, Amdal/UKL-UPL, SLF, dan lain-lain).

Berbeda dengan pengajuan izin dengan sistem lama. Proses perizinan dengan sistem lama melalui BKPM RI, DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP Kabupaten/Kota. Misalkan penanaman modal asing (PMA), prosesnya mulai pendaftaran investasi/izin prinsip, akte pendirian (notaris), izin daerah dan atau rekomendasi teknis dari kementerian apabila diperlukan, izin usaha.

Dan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), prosesnya meliputi akte pendirian (notaris), pendaftaran investasi (izin prinsip), izin daerah dan atau rekomendasi kementerian jika diperlukan, izin usaha.

OSS ini diatur oleh Peraturan Presiden no 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha (pembentukan satgas kemudahan berusaha), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dan Peraturan BKM RI no 6 tahun 2018 tentang pedoman dan tatacara prijinan dan fasilitas penanaman modal. (*)

Penulis : Junaidi