Problema Surat Ijo di Surabaya Mulai Ada Titik Terang

Jamhadi saat paparan tentang Surat Ijo dari sisi kacamata pengusaha di Ubaya.


POLIPRENEUR.com – Dr Ir Jamhadi, MBA, menjadi narasumber Seminar Nasional Surat Ijo : Antara Harapan Dan Janji dengan tema "Kesenjangan Regulasi Pertanahan, antara Perda Pemkot Surabaya Dan UUPA" di Gedung PF, Universitas Surabaya (UBAYA) pada Kamis siang, 15 Agustus 2019.

Jamhadi menjadi narasumber bersama dengan Dr. H. Zainuddin Amali, M. Si. (Ketua Komisi II DPR RI), Dr. Sudiman Sidobukke, S.H., C.N, M. Hum (Dosen Fakultas Hukum Ubaya), dari BPN, dan Dr. Sukaryanto, M. Si (Dosen Unair). Sebagai Tim Ahli KADIN Jawa Timur, Jamhadi menyampaikan terima kasih kepada UBAYA yang telah memfasilitasi secara akademis tentang problema Surat Ijo di Surabaya.

“Kami sangat berharap problema Surat Ijo ini cepat selesai dan ada titik temu antara Pemkot Surabaya dan warga pemegang Surat Ijo. Dan sekarang persoalan Surat Ijo ini sudah dibawa ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) serta DPR RI,” kata Jamhadi, Tim Ahli KADIN Jawa Timur.

Tanah Surat Ijo merupakan tanah penguasaan Pemerintah Kota Surabaya yang disewakan kepada masyarakat. Tanah Surat Ijo yang disewakan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan tanah yang berasal dari peninggalan kolonial belanda yaitu tanah eigendom gemeente Surabaya serta tanah-tanah yang pengadaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang pada akhir-akhir ini dimasukkan dalam sistem aset Kota Surabaya.

Jamhadi dan Zainuddi Amali saat Seminar tentang Surat Ijo di UBAYA

Jamhadi menyebutkan, pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi "Surat Ijo" di Surabaya kurang lebih Rp 60 miliar per tahun. Jumlah pemegang Surat Ijo ada 47.825 persil dengan luasan 1.200 hektar.

“Jika dibandingkan dengan nilai manfaat dari Surat Ijo dipandang dari sisi kacamata ekonomi untuk dijadikan tempat usaha, maka nilai PAD dari pajak yang bisa dipungut Pemkot Surabaya bisa mencapai lebih dari Rp 60 miliar. Jika Surat Ijo dilepas, itu bisa meningkatkan kapitalisasi dari asset Surat Ijo dan bisa dipakai agunan kredit ke Perbankan untuk menjalankan usaha,” jelas Jamhadi.

Tentang warga pemegang Surat Ijo yang menuntut untuk diubah jadi sertifikat hak milik (SHM) atau surat lainnya, dijelaskan lebih lanjut oleh Jamhadi bahwa ada Perda nomor 16 tahun 2014 tentang pelepasan tanah aset Pemkot Surabaya. Namun, itu terkendala karena adanya regulasi tentang Barang Milik Daerah, sehingga pelepasan IPT harus patuh pada peraturan pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dan batasan luasan yang bisa dilepas pemakaian izin maksimal 250 m2.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Zainuddin Amali menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR bersama dengan Komisi 2 DPR RI akan memprakarsai penyelesaian Surat Ijo di Surabaya.

“Kami sedang memperjuangkan supaya ada kepastian hukum. Konflik pertanahan di Surabaya harus segera diselesaikan. Mudah-mudahan UU Pertanahan yang akan disahkan dalam waktu dekat ini menjadi solusi dari permasalahan Surat Ijo di Surabaya,” kata Politisi dari Partai Golkar ini.

Sementara, Sukaryanto lebih banyak membahas tentang sejarah Surat Ijo, mulai dari zaman Kerajaan Trunojoyo hingga pendudukan Belanda.

Narasumber lainnya ialah Sudiman Sidobukke yang lebih banyak membahas aspek hukum tentang Surat Ijo. (*)

Source : Polipreneur Newsroom